Rakorda JARLTIBANG Bidang Pendidikan Tahun 2011 se Kalimantan Selatan di Barabai

Beranda | Ragam | Wisata | Galleri Photo | Pengaduan | Database SKPD | Buku Tamu | Kontak Kami

Rakorda JARLTIBANG Bidang Pendidikan Tahun 2011 se Kalimantan Selatan di Barabai

Barabai, tanggal 25 Mei 2011 bertempat di Gedung JUANG dilaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Jejaring Penelitian Bidang Pendidikan dan di buka langsung oleh Bupati HST Bapak H. Harun Nurasid,  acara di buka langsung oleh Bupati HST Bapak H. Harun Nurasid.  Kegiatan Rakorda diikuti oleh Balitbangda Prop. Kalsel, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Propinsi Kalimantan Selatan.

Rakorda Jarlitbang ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 25 hingga 27 Mei 2011.  Beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan antara lain Launching Website Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Provinsi Kalsel; Roadmap Kebijakan Nasional Pengembangan Jarlit Bidang Pendidikan; kunjungan ke SDN N 3 Barabai Timur dan SMP N 1 Barabai terkait perkembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI); Bintek penyusunan Penelitian Kebijakan Pendidikan bagi guru dan Kepala Sekolah di HST, Penyampaian hasil kajian bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong, HST dan Tapin; serta Pengembangan Jarlit bidang Pendidikan bersepektif Gender.

Beberapa hasil rumusan Rakorda Jarlitbang bidang Pendidikan tahun 2011, antara lain sebagai berikut :    

HASIL RUMUSAN RAKORDA JARLITBANG BIDANG PENDIDIKAN

SE KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011

Barabai, 2627 Mei 2011

Berdasarkan pandangan, pendapat, usul dan saran serta kesepakatan peserta kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Se Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Barabai ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlangsung tanggal 2627  Mei 2011, diperoleh hasil rumusan kesepakatan rapat sebagai berikut :

I.       Arah dan Strategi Kebijakan Pendidikan Umum/Kejuruan di Kalimantan Selatan

  1. Menjamin terselenggaranya kelanjutan program wajib belajar 9 tahun dan pemantapan terselenggarakannya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
  2. Melaksanakan pengembangan KTSP di setiap jenjang pendidikan.
  3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas daya saing dan relevansi, kesetaraan dan kepastian pelayanan pendidikan.
  4. Meningkatkan Profesionalisme Guru.
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
  6. Menyelenggarakan ujian secara jujur dan mempersiapkan siswa secara matang.
  7. Melaksanakan Perda No.3 tahun 2009 tentang pendidikan Al-Qur`an.

II.    Arah dan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama di Kalimantan Selatan

  1. Peningkatan peran Madrasah dan Pesantren sebagai penyedia layanan pendidikan dalam rangka penuntasan program wajar dikdas 9 tahun dan memantapkan pelaksa-naan program wajar 12 tahun yang bermutu.
  2. Peningkatan kualitas/mutu dan relevansi Madrasah melalui KTSP yang relevan de-ngan potensi keunggulan/kearifan lokal dan perkembangan masa depan.
  3. Pemberdayaan potensi Madrasah dan Pondok Pesantren.
  4. Peningkatan koordinasi pelayanan pendidikan oleh instansi vertikal dan horizontal, terutama peran Komite Madrasah dan Yayasan pada Pondok Pesantren.
  5. Pemantauan dampak sertifikasi guru khususnya guru agama pada sekolah umum.
  6. Sinkronisasi dan Integrasi Sistem pengembangan pendidikan berbasis agama, khususnya yang dikelola Yayasan.
  7. Pengembangan Madrasah Aliyah berbasis satu atap (boording school).  

III. Urgensi Penelitian Kebijakan dalam Menunjang Program Pembangunan Pendidikan di  Kalimantan Selatan

  1. Penelitian yang dilaksanakan bersifat komprehensif  agar selaras dengan kepentingan daerah sebagai masukan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
  2. Hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi, memahami dan mengantisipasi perubahan-perubahan fenomena pendidikan yang terjadi (penelitian berbasis kebutuhan daerah) agar mampu menjawab persoalan stategis di bidang pendidikan.
  3. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum KTSP sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
  4. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan mutu dan relevansi kebijakan pendidikan daerah.
  5. Hasil penelitian  bidang pendidikan agar ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan baik Provinsi ataupun Kabupaten/kota, serta kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.
  6. Hasil penelitian merupakan wahana pemahaman komprehensif tentang pentingnya peta mutu dan relevansi pendidikan bagi pemangku kepentingan dan jajaran legislatif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

IV. AGENDA KEGIATAN JARLITBANG

  1. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JARLITBANG  PENDIDIKAN

1. Penguatan Kelembagaan Jarlitbang pendidikan di seluruh Kabupaten/kota

2. Sosialisasi Kegiatan Forum Jarlitbang Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Agenda Pertemuan Rutin Anggota Jarlitbang secara bergilir dan berkelanjutan.

4.  Pelatihan / Bintek yang menunjang upaya peningkatan mutu layanan pendidikan antara lain :

4.1         Bintek Analisis Kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan menganalisis kebijakan

4.2         Bintek Pengolahan dan Analisis Data bertujuan meningkatkan kemampuan pendataan

4.3         Bintek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Daerah bertujuan meningkatan mutu kelembagaan

4.4   Bintek Sistem dan manajemen Perencanaan Pendidikan bertujuan Akurasi data perencanaan dan proyeksi kebutuhan pembangunan bidang pendidikan

4.5         Orientasi Pengembangan model-model pembelajaran SBI bertujuan mencari model pembelajaran yang sesuai.

4.6         Orientasi Manajemen Sekolah/Madrasah dalam rangka akuntabilitas pendidikan bertujuan menyamakan persepsi dan tindakan untuk menunjang akuntabilitas pendidikan

4.7    Bintek Penyusunan Dokumen I KTSP bagi Sekolah /Madrasah Negeri dan Swasta bertujuan meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, guru, dan pengawas

4.8      Bintek ICT Guru Mata pelajaran bertujuan meningkatkan kemampuan ICT bagi guru-guru Bidang Studi dan guru Kelas.

4.9         Bintek Penelitian Tindakan Kelas bertujuan meningkatkan kinerja pembelajaran berbasis action research

4.10     Teknik penyusunan karya ilmiah yang benar bagi para guru.

5. Penguatan SDM dalam rangka penyusunan Grand desain 
 

B. BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN JARLITBANG PENDIDIKAN

  1. Analisis Rasio Guru dan Siswa terhadap Pemerataan Tenaga Kependidikan bertujuan mengetahui data dasar untuk pengambilan kebijakan terhadap pemerataan guru.
  2. Kajian kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan.
  3. Kajian Keefektifan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan melalui Sekolah SMP Satu Atap bertujuan mengetahui keefektifan program sekolah satu atap.
  4. Dampak Akreditasi sekolah terhadap Mutu layanan Pendidikan bertujuan Mengetahui pengaruh akreditasi sekolah terhadap mutu layanan pendidikan.
  5. Kajian Standar Nasional Pendidikan Satuan Pendidikan terhadap Outcome bertujuan mengetahui korelasi kesiapan SNP terhadap kualitas/mutu dan relevansi Outcome pendidikan.
  6. Analisis biaya pendidikan sekolah Negeri dan Swasta terhadap Mutu Pendidikan di Kalimantan Selatan bertujuan mengetahui satuan unit pembiayaan keluaran sekolah negeri dan swasta dalam rangka penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan.
  7. Pemetaan Parameter Tes UN/UASBN tahun 2012/2013 bertujuan mengetahui kemampuan Tes untuk pemetaan mutu layanan dan output pendidikan.
  8. Kajian persepsi peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa.
  9. Kajian peran serta komite sekolah dan dewan pendidikan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.
  10. Kajian kebijakan pendidikan berbasis wawasan gender secara berkelanjutan.

C.  BIDANG PENGEMBANGAN PERTUKARAN INFORMASI JARLITBANG PENDIDIKAN

1.    Pengembangan Sistem on line pertukaran informasi nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, bertujuan :

a.       Menghimpun informasi dan penyampaian informasi antar stakeholder di Kabupaten/kota.

b.      Pertukaran informasi antar Kabupaten/kota.

c.       Penyampaian informasi dari pusat dan Provinsi ke Kabupaten/kota.

2.   Pemutakhiran bank soal melalui aplikasi bank soal sebagai alat bantu dalam pembelajaran di sekolah secara network bertujuan membentuk jaringan aplikasi bank soal dalam membantu proses pembelajaran di sekolah.

3.      Pemutakhiran data  Profil Guru bertujuan mengetahui peta dan data potensi guru secara akurat.

4. Distribusi informasi melalui penerbitan jurnal hasil-hasil penelitian, buletin, jurnal ilmiah penelitian bertujuan mensosialisasikan, menyebarkan hasil-hasil penelitian pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta.

5.      Pemutakhiran data peta keagamaan Kabupaten/kota bertujuan mengetahui peta dan potensi tingkat penyebaran Agama.

6.      Seluruh Jarlitbang Kabupaten/kota berkomitmen untuk menumbuhkembangkan  website Jarlitbang Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan mendukung keberlanjutan mutu dan isi informasi.

7.   Meningkatkan sarana/prasarana penunjang sistem informasi untuk menunjang pemerataan akses penyebaran dalam pertukaran informasi.

8.      Menyediakan operator yang handal dalam pengelolaan sistem informasi.

D. BIDANG STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

1.      Penataan dan penyempurnaan struktur organisasi  dan tata kelola kelembagaan Jarlitbang pendidikan di seluruh Kabupaten/kota

2.      Penerbitan Surat Keputusan  Pokja Jarlitbang di setiap Jarlitbang Kabupaten/kota oleh koordinator forum Jarlitbang setempat se-Kalimantan Selatan.

3.      Sosialisasi  kegiatan Jarlitbang ke seluruh Jarlitbang Kabupaten/kota secara bergilir dan berkelanjutan.

4.      Evaluasi kinerja Jarlitbang dan penyusunan program kerja secara berkelanjutan.

5.      Menentukan akuntabilitas kelembagaan Jarlitbang. 

6.      Peningkatan dan pemantapan peran dan fungsi Jarlitbang sebagai forum dan perangkat antar sektor untuk memberikan masukan kebijakan pembangunan kepada pimpinan daerah.

7.    Reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan pendidikan melalui pemantapan peran dan fungsi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan pendidikan guna pemantapan kinerja dan partisipasi forum kegiatan Jarlitbang di bawah koordinasi dan tanggungjawab pimpinan daerah setempat.

8.      Menentukan akuntabilitas kelembagaan Jarlitbang. 

V.  TEMPAT PELAKSANAAN RAKORDA JARLITBANG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012 SE KALIMANTAN SELATAN DISEPAKATI DAN DITETAPKAN DI KABUPATEN TAPIN

 

Total hits : 997

Berita Pilihan