Info Bappeda - Tugas dan Fungsi Bappeda

Beranda | Ragam | Wisata | Galleri Photo | Pengaduan | Database SKPD | Buku Tamu | Kontak Kami

Tugas dan Fungsi Bappeda

TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA


 

Tugas pokok dan fungsi Bappeda tertuang dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor: 147 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah sebagai berikut :

  1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  3. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Badan;
  4. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program/kegiatan pengelolaan kesekretariatan Badan;
  5. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  6. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan; 
  7. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perencanaan infrastruktur dan ekonomi;
  8. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang penelitian, pengembangan dan data;
  9. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
  11. Menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan; dan
  12. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

 

 

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian. Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Uraian tugas Bidang Sekretariat adalah sebagai berikut :

  1. Merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban  keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  2. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sekretariat;
  3. Menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  4. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  5. Menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban  keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  6. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  7. Mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  8. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
  9. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian; 
  10. Menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan;
  11. Merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
  12. Merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
  13. Merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
  14. Merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat Badan dan penerimaan tamu;
  15. Merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
  16. Memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap pada Badan dan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil lingkup Badan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;
  17. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
  18. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  19. Melaksanakan pengkoordinasian bidang dalam lingkup Badan terkait tugas dan fungsinya;
  20. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  22. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang meliputi penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Unsur-unsur Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, dan Sub Bidang Evaluasi Pembangunan. Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

  1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  2. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  3. Mengkoordinir kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  4. Menghimpun hasil pengusulan program dan kegiatan dari Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
  5. Menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  6. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  7. Menetapkan laporan program kerja di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  8. Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  9. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  10. Mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  11. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  12. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan terkait tugas dan fungsinya;
  14. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  15. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang meliputi sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan. Unsur-unsur Organisasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari Sub Bidang Sosial Budaya dan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan. Uraian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

  1. Mengkoordinir Penyusunan Dokumen  Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah lingkup urusan Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  2. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  3. Mengkoordinir kegiatan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup  urusan Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  4. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  5. Mengkoordinir usulan perencanaan yang bersumber dana APBD, APBN, DAK dan Sumber Dana Lainnya lingkup urusan Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan yang meliputi urusan Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  7. Menyampaikan hasil pengusulan program dan kegiatan dari Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai bahan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  8. Menyelia pelaksanaan program kerja bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  9. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  10. Menetapkan laporan program kerja bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
  11. Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  12. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  13. Mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  14. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  15. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  16. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan terkait tugas dan fungsinya;
  17. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  18. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi yang meliputi Infrastruktur Wilayah, Ekonomi serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Unsur-unsur Organisasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi, terdiri dari Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, Sub Bidang Ekonomi, serta Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Uraian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi adalah sebagai berikut :

  1. Mengkoordinir Penyusunan Dokumen  Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah lingkup urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  2. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  3. Mengkoordinir kegiatan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup  urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  4. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  5. Mengkoordinir usulan perencanaan yang bersumber dana APBD, APBN, DAK dan Sumber Dana Lainnya lingkup urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan yang meliputi urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  7. Menyampaikan hasil pengusulan program dan kegiatan dari Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai bahan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  8. Menyelia pelaksanaan program kerja bidang perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  9. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja bidang perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  10. Menetapkan laporan program kerja bidang perencanaan Infrastruktur Wilayah, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  11. Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  12. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  13. Mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  14. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  15. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  16. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan terkait tugas dan fungsinya;
  17. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  18. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN DATA

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang Penelitian, Pengembangan dan Data yang meliputi penelitian dan pengembangan serta pengelolaan dan analisis data. Unsur-unsur Organisasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Sub Bidang Pengelolaan dan Analisis Data. Uraian tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data adalah sebagai berikut :

  1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
  2. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
  3. Mengkoordinir kegiatan penelitian, pengembangan dan data di pemerintahan Kabupaten;
  4. Mengkoordinir pengkajian sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
  5. Mengkoordinir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  6. Menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
  7. Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
  8. Menetapkan laporan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
  9. Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  10. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  11. Mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  12. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  13. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan terkait tugas dan fungsinya;
  15. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  16. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan bidang/unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  17. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

 

***

Total hits : 10825 | lastupdate : 14-01-2020

Berita Pilihan

  • Pulau Samber Gelap
    pulau Samber Gelap (tampak bangunan Mercu Suar) Lokasi pulau dari ibukota Kabupaten Kotabaru hanya menempuh waktu 2 (dua) jam perjalanan menggunakan s...
  • Rencana Taman Kota (RTH Suryagandamana)
    Potret lokasi RTH Suryagandamana dari angkasa Mesjid Agung - Jalan Suryagandamana - Gunung Sebatung Rencana Pembangunan RTH Ruang Terbuka Hijau Jl. Su...
  • Mekanisme Musrenbang
    Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan Musrenbang dilakukan setiap tahun sebelum memasuki tahun anggaran baru. Musrenbang K...